Pemerintah Indonesia sedang merencanakan peningkatan signifikan dalam anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menunjukkan alokasi anggaran mencapai Rp274,7 triliun, yang lebih tinggi dari anggaran sebelumnya.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran tersebut berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Dengan tujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, peningkatan anggaran diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam sektor pendidikan.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan langsung untuk para dosen, guru, dan tenaga pendidik ini sangat penting. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ia memperinci bahwa investasi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pendidikan di seluruh Indonesia.
Rincian Kenaikan Tunjangan untuk Tenaga Pendidik
Peningkatan anggaran ini turut didorong oleh penyesuaian dalam penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) untuk aparatur sipil negara (ASN) daerah. TPG tersebut mengalami perubahan dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun, menjadikan total anggaran lebih terarah.
Alokasi untuk tunjangan profesi dosen (TPD) dan gaji pendidik juga terlihat signifikan. Dari anggaran sebelumnya sebesar Rp82,9 triliun, anggaran ini kini melonjak menjadi Rp120,3 triliun, mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
Namun, ada beberapa komponen yang tidak berubah. TPG non-PNS dan TPD non-PNS tetap di angka Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kenaikan, perhatian khusus masih diberikan pada klasifikasi pendidik yang berbeda.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan bahwa penyesuaian ini diperlukan agar semua tunjangan dan gaji terregistrasi dengan baik. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa tidak ada komponen yang terabaikan dalam perhitungan anggaran awal.
|
|
Kementerian Keuangan memastikan bahwa anggaran pendidikan akan tetap di kisaran 20 persen dari total APBN. Dengan total nilai anggaran pendidikan yang mencapai Rp757,8 triliun, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Anggaran pendidikan akan dialokasikan melalui berbagai jalur untuk mencapai efektivitas. Sebagai langkah awal, sekitar Rp253,4 triliun akan dialokasikan untuk transfer ke daerah, digunakan untuk tunjangan guru negeri dan swasta serta bantuan operasional sekolah.
Sebagai langkah tambahan, Rp243,9 triliun akan dialokasikan melalui kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program-program pendidikan yang ada.
Salah satu program baru yang mendapatkan porsi besar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan alokasi Rp223,6 triliun. Ini direncanakan untuk memberikan dukungan nutrisi kepada sekitar 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.
Akhirnya, anggaran juga mencakup pembiayaan untuk program beasiswa LPDP bagi 4 ribu mahasiswa dan pendanaan 452 riset. Selain itu, juga ada dukungan untuk 21 perguruan tinggi negeri badan hukum yang ada dan 2 perguruan tinggi baru, serta revitalisasi ribuan sekolah.
